BANGKA BELITUNG — Sistem pendataan dan pengawasan penyaluran Solar subsidi kembali dipertanyakan setelah sebuah kendaraan yang secara fisik disebut berada di Pangkalpinang, Bangka Belitung, tercatat melakukan transaksi BBM subsidi di sebuah SPBU di Jakarta Timur.
Kejanggalan tersebut terjadi pada Jumat, 21 Agustus 2026, dan melibatkan truk dump Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD bernomor polisi BN 8295 QY, kendaraan berwarna kombinasi biru-kuning yang diketahui memiliki tulisan “Sultan Muda”.
Informasi yang diterima tim investigasi menyebutkan, berdasarkan data transaksi yang terlihat pada sistem MyPertamina di SPBU 34.138.06 Jakarta Timur, kendaraan dengan nomor polisi BN 8295 QY tercatat melakukan pembelian Solar sebanyak 73,31 liter sekitar pukul 04.54 WIB.
Transaksi tersebut menjadi janggal karena pemilik kendaraan menyatakan truk masih berada di wilayah Pangkalpinang dan tidak sedang berada di Jakarta.
Lebih mencurigakan lagi, pemilik kendaraan mengetahui kuota BBM subsidi kendaraannya telah habis sebelum dirinya melakukan pengisian di SPBU wilayah Bangka Belitung.
«“Mobil saya ada di Pangkalpinang, tapi kok bisa tercatat diisi di SPBU kalian?” ujar pemilik kendaraan saat menghubungi pihak SPBU Jakarta melalui pesan singkat.»
Pihak pengelola SPBU kemudian memberikan jawaban singkat, “Ok nanti dicek dulu ya.”
Kuota Hilang, Kendaraan Tidak Berada di Lokasi
Peristiwa tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai mekanisme verifikasi kendaraan ketika BBM subsidi disalurkan.
Jika data transaksi tersebut benar dan kendaraan memang berada di Pangkalpinang pada waktu transaksi, maka perlu dijelaskan bagaimana nomor polisi kendaraan tersebut dapat tercatat melakukan pembelian Solar subsidi di Jakarta.
Kejadian ini juga menimbulkan dugaan adanya celah dalam penggunaan QR Code atau sistem digitalisasi BBM subsidi. Namun, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana maupun keterlibatan pihak tertentu sebelum dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap data transaksi.
Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah apakah sistem hanya memvalidasi data digital/QR Code, atau petugas SPBU juga diwajibkan mencocokkan nomor polisi, jenis kendaraan, dan kendaraan fisik sebelum BBM disalurkan.
Pertamina Patra Niaga Perlu Buka Data
Kasus ini semestinya menjadi perhatian serius PT Pertamina Patra Niaga dan instansi pengawas terkait.
Audit diperlukan untuk mengetahui setidaknya:
1. Siapa yang melakukan transaksi pada pukul 04.54 WIB tersebut.
2. Data QR Code yang digunakan dalam transaksi.
3. Nomor polisi dan identitas kendaraan yang terbaca sistem.
4. Rekaman CCTV area dispenser pada saat transaksi.
5. Identitas operator yang melayani pengisian.
6. Apakah kendaraan fisik benar-benar hadir di SPBU saat transaksi berlangsung.
7. Apakah terdapat transaksi serupa menggunakan identitas BN 8295 QY sebelumnya.
8. Bagaimana sistem dapat mencatat pembelian jika kendaraan berada di wilayah Bangka Belitung.
Apabila ditemukan adanya penggunaan QR Code secara tidak sah, pemalsuan data, atau pengisian tanpa pencocokan kendaraan, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi kendala teknis aplikasi.
Sebab, kuota BBM subsidi merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak menerimanya. Ketika kuota sebuah kendaraan berkurang atau habis akibat transaksi yang tidak dilakukan pemilik kendaraan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana transaksi tersebut bisa terjadi.
Jangan Sampai Digitalisasi Hanya Menjadi Formalitas
Kasus truk “Sultan Muda” yang disebut berada di Pangkalpinang tetapi tercatat melakukan transaksi di Jakarta ini menjadi alarm bagi sistem pengawasan BBM subsidi.
Jika transaksi tersebut terbukti tidak dilakukan oleh kendaraan yang bersangkutan, maka Pertamina dan pihak berwenang perlu menelusuri sumber kebocoran serta memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan dari kelemahan sistem.
Tim investigasi juga mendorong agar pihak Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap data transaksi dan rekaman CCTV.
Sebab, masyarakat membutuhkan sistem subsidi yang bukan hanya canggih secara digital, tetapi juga kuat dalam verifikasi di lapangan.
Tim Investigasi Macanputih / Tim Rajekuwek / Tim Rajebelis / Tim Rajemawang / Tim IMC
